Baik dicela, kotor dibela

Bercerita tentang artis : kehidupan artis yang merupakan public figure sangat glamor dan kadang-kadang under control. Kehidupan mereka seperti live streaming karena selalu dikejar-kejar oleh camera sang paparazi. Ada sisi kehidupan yang bisa diteladani seperti rasa sosial ingin membantu sesama yang patut diancungi jempol tapi banyak sisi negatif yang sangat jelek untuk diikuti. Saya hanya ingin mengupas sisi negatif yang tidak patut kita tiru. Ada artis (saya tidak sebut namanya dan saya beri inisial A) yang pernah hidup serumah dengan pacarnya hingga dikarunia anak dan si A ini tetap eksis didunia hiburan tanpa ada cela. Bandingkan dengan Dai kondang Aak Gym yang beristri dua yang sah menurut agama nya yang dihujat oleh media. Saya tidak habis pikir, sebagai orang timur yang mempunyai peradaban sopan, mengapa sang Dai yang tidak melakukan tindakan Asusila sampai tercampak tidak lagi populer? Kita bisa melihat si A atau artis lain yang membuat video mesum si Ar dan M yang dibela dan tetap dikontrak oleh infotaiment. Saya hanya bisa berucap “tidak adil dunia ini”. Itu sekelumit kehidupan dunia artis untuk sekedar pencerahan dlm posting ini, kl bahasa terlalu kasar mohon dimaafkan, salam..

Rakor Pariwisata Maret 2011

Sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rasyidah M. Dallah, SE.M.Si mengatakan Kunjungan Wisman ke Aceh dibawah tahun 2004 hanya berjumlah 10 ribu orang. Sedangkan sampai dengan tahun 2010 meningkat 700 ribu wisman. Ini menandakan bahwa daerah Aceh mempunyai potensi kebudayaan dan pariwisata yang menarik yang patut kita tingkatkan. Potensi Kebudayaan dan Pariwisata merupakan sektor devisa yang harus kita tingkatkan menjadi sektor utama dibandingkan dengan sektor pertambangan energi yang kian hari semakin menipis. Oleh karena itu Pemerintah Aceh Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menggagas tahun 2013 sebagai tahun kunjungan wisata di Aceh dengan tema “Visit Aceh Year 2013”.

Sambutan Kepala Biro Perencanaan dan hukun Setjen Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Thurman Siagian, M.Si, menyatakan bahwa Pariwisata merupakan tonggak pembangunan karena pariwisata bisa menyumbang sebagian devisa negara. Semakin berkurangnya produksi hasil energi negara, pariwisata menjadi primadona dan memegang peranan penting disetiap daerah-daerah di Indonesia untuk menjadi penyumbang pendapatan daerahnya. Dilihat dari jumlah kunjungan pariwisata Aceh, sungguh meningkat dengan pesat hanya dalam jangka waktu 5 tahun. Kita patut bangga dengan keanekaragaman budaya Indonesia, seperti pada tahun 2010 lalu sektor kebudayaan dan pariwisata kita telah mendunia ditandai dengan diakuinya Batik dan Keris sebagai warisan budaya dunia. Dan hasil dari perjuangan budaya lainnya seperti produksi film yang lulus sensor berjumlah 77 film setelah sekian lama produksi perfilman indonesia mati suri. Dari sektor pariwisata, jumlah wisman yang berkunjung ke indonesia berjumlah 7 juta wisman. Memang kalah dibanding dengan Malaysia dan Singapore yang berjumlah 20 juta wisman. Tapi bila dibandingkan dengan segi promosi negara jiran tersebut mengalokasikan anggaran sampai US$ 100 juta sedangkan indonesia hanya US$ 20 juta. Indonesia juga mempunyai budaya dan moral yang tinggi, malaysia mempunyai genting island tempat casino terbesar di asia tenggara. Dan hitungan jumlah wisaman 20 juta orang termasuk juga dengan warga indonesia di johor border yang melewati perbatasan untuk mencari keperluanya sesaat. Dengan asumsi tersebut maka jumlah wisman 7 juta orang di indonesia merupakan sebuah rekor yang tinggi yang patut pertahankan dan ditingkatkan. Untuk kedepan Aceh bisa lebih proaktif mempromosikan wisata sehingga lebih maju. Anggaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011 berjumlah 2.1 Trilyun untuk Aceh tahun lalu hanya 2 M dan tahun ini berjumlah 17 Milyar.

Sambutan Asisten III Ridwan Hasan, menyatakan pariwisata Aceh sudah ada sejak berabad-abad lampau, pada masa kesultanan dahulu ada balai musafir yang mengurus pelancong luar yang datang ke Aceh. Jika dikelola dengan benar sektor pariwisata akan menjadi andalan peningkatan ekonomi Aceh kedepan. Aceh tidak boleh bergantung pada migas yang sudah mulai berkurang. Selain alam yang indah, sejarah yang hebat juga menjadi daya tarik tersendiri untuk meningkatkan potensi kebudayaan dan pariwisata Aceh.

Paparan Materi oleh Nara Sumber hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 pukul 9.00 WIB

Pembicara ke-I :

Drs. Thurman Siagian, M.Si (Kepala Biro Perencanaan dan hukum Setjen Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata)

Kegiatan pariwisata adalah kegiatan mencintai nusantara karena uang yang dibelanjakan di wisata nusantara yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan mempererat hubungan masyarakat. Capaian bidang kebudayaan dan pariwisata tahun 2010 :

· Angklung sudah menjadi representatif warisan tak benda warisan manusia,

· Inventarisasi situs berjumlah 8863 situs

· Wisata nusantara 234 juta wisman tahun 2010

Icon pemasaran pariwisata “wonderful indonesia”

Untuk Bidang Kebudayaan terdapat permasalahan dan tantangan sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Karakter dan jati diri bangsa blm kuat

2. Pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya masih rendah (dalam setiap perencanaan melalui Bappeda dan DPRD masalah budaya selalu menjadi prioritas paling bawah)

3. Kualitas pengelolaan warisan budaya masih rendah

4. Sumber daya bidang kebudayaan masih rendah

Tantangan :

1. Memelihara dan melestarikan nilai2 tradisi luhur

2. Peningkatan pemahaman dan apresiasi seni dan budaya

3. Peningkatan upaya perlindungan, pengembangan dan pemamfaatan warisan budaya

4. Peningkatan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan.

Sedangkan Bidang Pariwisata terdapat permasalahan dan tantangan sebagai berikut :

Permasalahan:

1. Belum siapnya tujuan wisata nasional untuk dapat bersaing

2. Jumalah dan nilai investasi bidang pariwisata perlu ditingkatkan

3. Pemamfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sarana pemasaran dan promosi perlu ditingkatkan

4. Kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM pariwisata perlu ditingkatkan

5. Kemitaraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat perlu ditingkatkan

Tantangan :

1. Meningkatkan kesiapan tujuan pariwisata nasional agar mampu bersaing

2. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif

3. Meningkatkan kemampuan dalam memamfaatkan ICT dlm pemasaran pariwisata

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sdm

5. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan yang efektif

Rancangan Rencana Kerja Kebudayaan dan Pariwisata ada 4 pertimbangan yaitu : pro growth, pro poor, Projob dan pro environment.

Ada 5 program prioritas Kebudayaan dan Pariwisata :

1. Program pengembangan nilai budaya seni dan perfilm

2. Program kesejarahan purbakala

3. Program pengembangan destinasi pariwisata

4. Program pengembangan pemasaran pariwisatra

5. Program pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata

Pembicara ke-II :

Rasyidah M. Dallah, SE., M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh)

· Visi dan misi disbudpar aceh

· Isu kritikal pengembangan pariwisata aceh

· Isu strategis pembangunan pariwisata

· 6 Program Disbudpar (RPJMA 2007 – 2012)

· Fokus wilayah/lokasi wisata 2010 – 2014

Pembicara ke-III :

Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

“Pedoman Pencatatan Warisan budaya tak benda (WBTB) dlm rangka perlindungan warisan budaya indonesia”

Pembicara ke-IV :

Muslem Yacob (Kasubbid Pengembangan Kualitas SDM Bappeda Aceh)

· Visi dan Misi Aceh

· Tahapan perencanaan, kerangka waktu dan siklus perencanaan pengaggaran tahunan harus sesuai dengan musrenbang biar tidak ada longlist usulan progran/kegiatan. Yang terjadi sekarang adalah banyaknya penumpang gelap dalam perencanaan yang tidak sesuai dengan usulan musrenbang sehingga banyak longlist dari pada shortlist karena banyak usulan yang tidak sesuai dengan RPJM. Dihimbau kepada perencana khususnya Bappeda untuk bisa mengarahkan usulan seusai dengan RPJM.

Pembicara ke-V :

Junaidi, ST., MT (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Aceh)

“Peranan Perhubungan Komunikasi dan Informasi dalam perkembangan pariwisata Aceh”

Sosialisai PNPM Mandiri Perdesaan di Hotel Borobudur Oktober 2010

Sosialisasi program PNPM Mandiri Perdesaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara khusus akan dibahas topik tentang satu Perencanaan Pembangunan untuk Bersama. Integrasi program sebagai perwujudan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa hasil-hasil perencanaan pembangunan di desa merupakan perencanaan pembangunan yang paling diutamakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan Perencanaan Partisipatif yang merupakan perencanaan dari masyarakat dengan Perencanaan Teknokratis dan Perencanaan Politis sehingga menghasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang dapat didayagunakan oleh semua pihak baik masyarakat desa, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), perusahaan swasta, LSM dan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan perdesaan.

Tujuan dari penyelenggaraan Workshop Nasional ini adalah :

• Sebagai ruang diskusi pemikiran bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan DPR maupun DPRD
• Sebagai upaya refleksi tentang konsep strategi penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem pembangunan desa yang partisipatif dan pengentasan kemiskinan
• Sebagai ruang refleksi dan rekomendasi aksi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPR maupun DPRD dalam rangka memperkuat pembangunan partisipatif yang berbasis pemberdayaan masyarakat

Hari I : Senin tanggal 4 Oktober 2010

• Pembukaan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Acara ini bertujuan untuk mencari kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap perencanaan, pendanaan, penganggaran dalam program PNPM Mandriri Perdesaan. Sistem perencanaan yg kita pedomani saat ini ada tiga yaitu : Partisipatif, Teknokratis dan Politis yang perlu di integrasikan dengan dasar hukum :

- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Menurut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 yang bertemakan “Pemulihan Perekonomian Nasional disebutkan 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional tahun 2010 yang relevan dan penting untuk dikedepankan dengan pertemuan kali ini, yaitu: Pemulihan dan pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

• Materi Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat ”Integrasi Pembangunan yang Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat”

Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan yang optimal akan diciptakan konsolidasi dan sinergi diantara beragam program/proyek penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu diperjelas mengenai :

- Koordinasi antar Kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dalam upaya penanggulangan kemiskinan;

- Koordinasi antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan;

- Peningkatan fungsi koordinasi kelompok kerja (pokja) penanggulangan kemiskinan di pusat dan daerah;

- Penyediaan dana daerah urusan bersama (DDUB) dari APBD Provinsi dan APBN Kabupaten

• Materi Deputi Menneg. PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM ”Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan”

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan di daerah sangat ditentukan oleh adanya sebuah proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. Keberhasilan perencanaan pembangunan dan anggaran yang berpihak kepada rakyat miskin sangat ditentukan oleh kesediaan masyarakat. Kebijakan perencanaan pembangunan dan anggaran akan menjamin terciptanya :

- Integrasi perencanaan pembangunan partisipatif dan perencanaan pembangunan reguler (musrenbang)

- Konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Ada pertanyaan dari peserta Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas yang mengusulkan untuk program-program dari pusat agar jangan meminta dana sharing dari APBD karena sangat membebani APBD, Dana untuk program pusat agar diplot 100% dan tidak membutuhkan dana sharing.

Jawaban yang diperoleh tidak memuaskan karena pihak Bappenas menyatakan itu adalah aturan yg bersumber dari undang-undang dan kepress yang tidak bisa dihindari. Dana sharing yang diminta tidak lah terlalu membebani kecuali kabupaten banyak menghabiskan APBD untuk belanja pegawai lebih dari 70%.

Hari II : Selasa tanggal 5 Oktober 2010

• Materi Direktur Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri ”Manajemen Pembangunan Desa yang Partisipatif”

Dasar pemikiran manajemen pembangunan Desa yang partisipatif adalah penerapan prinsip Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM). Pembangunan desa derencanakan sendiri oleh masyarakat, dikelola sendiri oleh masyarakat, dan hasil dinikmati/dimamfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat desa.

Untuk hasil tersebut Pemerintah Daerah dan DPRD diminta untuk bisa melayani dan melindungi kepentingan rakyat dengan menjelaskan tentang kebijakan dasar Manajemen Pembangunan Desa yang Partisipatif yang meliputi :

- Perencanaan Pembangunan desa yang partisipatif

- Integrasi perencanaan pembangunan desa

- Kendala dan masalah dalam penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif

• Materi Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD ”Revitalisasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa” Tulang punggung revitalisasi nilai gotong royong dan kemandirian desa-desa sebagai roh partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah pemerintahan desa. Langkah-langkah strategis dan operasional yang perlu dijelaskan adalah ;

- Peningkatan peran pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan berbasis partisipasi rakyat.

- Pendayagunaan anggaran dan potensi desa dalam rangka pembangunan desa yang partisipatif.